Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)

Malari Peristiwa Malari di Senen Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin Soetopo Juwono digantikan oleh Yoga Sugama. Moertopo dan Peristiwa Malari Dalam peristiwa Malari Jenderal Ali Moertopo menuduh eks PSII dan eks Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta dan ada seorangpun tokoh eks Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan ini barulah ada pernyataan dari Jenderal Soemitro (almarhum) dalam buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari bahwa ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari [1]. Catatan kaki Pernyataan ini diliput di situs web Swaramuslim [1] http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Malari

Mengenang Malari 15 Januari 1974 Oleh H.Rosihan Anwar HARI ini tanggal 15 Januari, 32 tahun yang silam, terjadi Peristiwa Malari (Malapetaka Januari) yang dilukiskan oleh sejarawan Australia M.C. Ricklefs sebagai "salah satu huru-hara paling buruk di ibu kota sejak jatuhnya Soekarno". Peristiwa yang dipicu oleh kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, didahului oleh aksi demonstrasi mahasiswa terhadap dominasi ekonomi Jepang di negeri ini dan kecaman-kecaman ke alamat Asisten Pribadi (Aspri) Ali Murtopo dan Sudjono Humardani, menimbulkan korban 11 orang tewas, 200 luka berat dan lebih dari 800 orang ditangkap oleh Kopkamtib (Komando Pemeliharaan Keamanan Ketertiban). Sebanyak 800 mobil, terutama buatan Jepang, 100 gedung dan rumah dibakar. Toko-toko yang menjual barang made in Japan dijarah. Pasar Senen dibakar oleh gerombolan preman yang dipimpin oleh kaki tangan Ali Murtopo dalam upaya membendung aksi demo mahasiswa. Tokoh pemimpin mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hariman Siregar dan dari Fakultas Ekonomi Sjahrir ditangkap, kemudian dihukum penjara. Begitu juga Prof. Sarbini Sumawinata dari UI dan Soebadio Sastrosatomo pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960 ditangkap, kemudian menyusul Pemred Indonesia Raya Mochtar Lubis. Sejumlah surat kabar dilarang terbit buat selama-lamanya yaitu Abadi, Harian Kami, Indonesia Raya, Nusantara, dan Pedoman. Mendadak sontak posisi saya berubah dari pemimpin redaksi Pedoman menjadi penganggur. Saya tidak ditangkap seperti Mochtar Lubis, mungkin karena tahun 1973 saya bersama B.M. Diah, Jakob Oetama menjadi penerima Bintang Mahaputera dari Presiden Soeharto. Pemerintah mengambil tindakan keras. Tanggal 17 Januari kerusuhan dipadamkan. Buat pertama kali alih-alih mengatakan bahwa kaum komunis (sisa-sisa PKI) yang bertanggung jawab atas huru-hara, pemerintah menyalahkan bekas PSI dan Masyumi sebagai dalang kerusuhan. Menjadikan PSI sebagai kambing hitam segala kesusahan adalah pekerjaan Ali Murtopo. Pada waktu itu hubungan saya dengan Ali Murtopo normal dan zakelijk (lugas). Tapi kalau dia datang pribadi ke rumah saya untuk berdiskusi saya perhatikan dalam arus pikirannya betapa pada hematnya PSI adalah the bad guy, bahkan the villain, artinya "orang jelek dan bandit" dalam perkembangan lakon. Ini terjadi sebelum pecah Malari. Pada satu saat dalam percakapan saya interupsi "Pak Ali bicara tentang keburukan PSI. Apa Pak Ali lupa saya ini kan juga orang PSI?" Serta merta dijawabnya dengan berkilah: "Oh ya, tapi Pak Rosihan sudah kami evaluasi dan kami anggap bukan PSI". Dalam hati saya berpikir, ini contoh ngomong seenaknya, lidah tak bertulang. Sebelum Malari, tatkala suasana politik tegang, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan. Di Yogyakarta saya berjumpa dengan Hariman Siregar. Waktu bercakap-cakap saya kasih nasihat, supaya Hariman berhati-hati dengan para jenderal seperti Sumitro dan Ali Murtopo. Mereka itu sama saja. "Nanti kau dimakan oleh mereka yang sedang bentrokan". Entah kenapa Antara menyiarkan keterangan tadi yang benarnya saya berikan kepada Hariman secara confidential, tidak untuk diumumkan kepada publik. Lalu tersiarlah berita mengenai konflik antara Jenderal Sumitro (Pangkopkamtib) dengan Mayjen Ali Murtopo (Aspri Presiden). Ketika Hariman Siregar dibawa ke sidang pengadilan negeri dalam berkas perkaranya tercantum berita Antara tadi sebagai ilustrasi pemanasan isu konflik intern tentara. Akan tetapi pengacara pembela Hariman yang pernah jadi pemred Abadi Suardi Tasrif mengatakan bahwa statement saya di Yogya dianggap tidak relevan dan karena itu tidak perlu didalami lebih jauh. Bertahun-tahun kemudian waktu menghadiri tahlilan memperingati meninggalnya Brigjen Sunardi (Sekjen PWI) saya berjumpa dengan Sumitro yang sudah diberhentikan sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soeharto. Sumitro curhat dan menegaskan bahwa tidak ada bentrokan antara Sumitro dengan Ali Murtopo, sebagaimana saya katakan di Yogya. "Mana mungkin Pak Rosihan, saya ini jenderal empat bintang, sedangkan Ali berbintang dua. Dia turut perintah saya. Dan tidak ada konflik di antara kami berdua." Sumitro bercerita panjang lebar dan akhirnya berkata "Sudah lama saya ingin menyampaikannya kepada Pak Rosihan, dan kini saya puas". Benarkah tidak ada konflik? Versi Ali Murtopo lain pula. Dia ceritakan kepada saya bahwa Sumitro dan dia dipanggil oleh Pak Harto di Jalan Cendana. Mereka membicarakan situasi. Selesai pertemuan Ali meminta pertanggungjawaban dan malah sampai menantang Sumitro berduel dengan senjata pistol untuk menyelesaikan perkara. Sumitro menolak. Omongnya saja keras, tapi hatinya kecil, ujar Ali. Mana yang benar dari cerita tadi saya tidak bisa mengecek sampai sekarang. Seperti juga saya tidak bica mengecek keterangan seorang jenderal bahwa ketika demo mahasiswa sedang memuncak, situasi seperti tak bisa dikendalikan, maka Pak Harto di istana sendirian tampaknya kebengong-bengongan. Begitu pengalaman saya sekitar peristiwa Malari. Tanggal 17 Januari pagi hari dengan memakai helikopter PM Tanaka diterbangkan dari istana ke bandar udara untuk balik ke Jepang. Soeharto mengadakan rapat. Diputuskan Sumitro diberhentikan sebagai Pangkopkamtib, Ali Murtopo tidak lagi jadi Aspri, begitu juga Sudjono Humardani, para jenderal yang dekat dengan Sumitro seperti Sutopo Yuwono, Kharis Suhud, Sayidiman diberi kedudukan lain. Katakanlah juga tidak ada konflik intern di kalangan tentara? (PR) Penulis, wartawan senior Indonesia.

Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah KEKERASAN di Indonesia hanya dapat dirasakan, tidak untuk diungkap tuntas. Berita di koran hanya mengungkap fakta yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal "Peristiwa Malari", tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan, suasana Kota Jakarta masih mencekam. PERISTIWA Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain) yang memiliki kekuasaan teramat besar. Ada analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro-Ali Moertopo. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini, meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000), dapat disebut permainan "jenderal kalajengking" (scorpion general). Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto menghentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono "didubeskan", diganti Yoga Sugama. Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah. Selanjutnya, ia amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria "pernah jadi ajudan Presiden". Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara lebih sistematis. Malari sebagai wacana Dalam buku Otobiografi Soeharto (terbit tahun 1989), kasus Malari 1974 dilewatkan begitu saja, tidak disinggung. Padahal, mengenai "petrus" (penembakan misterius), Soeharto cukup berterus terang di situ. Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak 1973. Yoga Sugama ada di New York saat kerusuhan 15 Januari 1974. Lima hari setelah itu ia dipanggil ke Jakarta, menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala BAKIN. Menurut Yoga, ceramah dan demonstrasi di kampus-kampus mematangkan situasi, bermuara pada penentangan kebijakan ekonomi pemerintah. Awalnya, diskusi di UI Jakarta (13-16/8/1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang. Disusul peringatan Sumpah Pemuda yang menghasilkan "Petisi 24 Oktober". Kedatangan Ketua IGGI JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Dalam buku-buku Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Soemitro mengungkapkan, Ali Moertopo dan Soedjono Humardani "membina" orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pola pemanfaatan unsur Islam radikal ini sering berulang pada era Orde Baru. Dalam kasus Malari, lewat organisasi itu dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen. Kegiatan itu-antara lain perusakan mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca Cola-dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Soetopo Juwono (Heru Cahyono, 1992: 166). Sebaliknya, "dokumen Ramadi" mengungkap rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus, "Ada seorang Jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh". Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Soedjono Humardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam "dokumen" itu tentu mengacu Jenderal Soemitro. Keterangan Soemitro dan Ali Moertopo masing-masing berbeda, bahkan bertentangan. Mana yang benar, Soemitro atau Ali Moertopo? Kita melihat pelaku kerusuhan di lapangan dibekuk aparat, tetapi siapa aktor intelektualnya tidak pernah terungkap. Ramadi ditangkap dan meninggal secara misterius dalam status tahanan. Sebagian sejarah Orde Baru, termasuk peristiwa Malari 1974, memang masih gelap (Kom) Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

sumber : Tempophoto

Lihat Galery : Peristiwa Malari

Surat Perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR)

Supersemar Surat Perintah 11 Maret 1966 Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Isi Supersemar Berikut adalah cuplikan Supersemar: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH I. Mengingat: 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966 II. Menimbang: 2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi. 2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja III. Memutuskan/Memerintahkan: Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi: 1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkuta-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas. IV. Selesai. Djakarta, 11 Maret 1966 PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S. SOEKARNO

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Keluarnya Supersemar Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "kabinet 100 menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan). Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat Supersemar itu tiba. Beberapa Kontroversi tentang Supersemar Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu. Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta ijin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir. Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (purn) M. Jusuf saksi terakhir hingga akhir hayatnya ( 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada tanggal27 Januari 2008 membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap. Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap. (wikipedia)

http://youtube.com/watch?v=xnCv-gThvwU Tanggal 11 Maret 1966 amat terkenal dengan penyerahan sebuah surat yang awalnya untuk semata-mata keperluan pengamanan negara dari Sukarno kepada Suharto. Tapi kelanjutannya, surat tersebut nyatanya menjadi tap MPRS no. IX/1966 yang ampuh membawa Indonesia kezaman Orde Baru http://youtube.com/watch?v=ymgjxqA7460 Pidato Soekarno pada HUT RI 17-8-1966 Sukarno bersyukur pada tuhan atas kemerdekaan yang telah diberikan. Sukarno menjelaskan mengenai SP 11 maret. Sukarno mengucapkan terima kasih kepada Soeharto atas keberhasilannya menjalankan SP 11 maret Soekarno / Soeharto http://youtube.com/watch?v=8573Nxrollw Tahun 1966, Suharto diangkat Sukarno menggantikan Ahmad Yani menjadi Men.Pangad. Dalam kesempatan ini sekitar Januari 1966 (?) dia mendapat sumbangan beras dan uang dari rakyat guna usaha pemulihan keamanan pasca G30S. http://youtube.com/watch?v=TlKpYly-eEA Untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat (akibat gugurnya Jenderal A.Yani) pada tanggal 14 Oktober 1965 May.Jen Suharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Pelantikan siadakan pada tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara oleh Presiden Sukarno http://youtube.com/watch?v=F_c8f_i_rOQ Tahun 1971 merupakan tahun yang berkesan dalam pemerintahan Suharto, karena pemilu orba yang pertama dianggap sukses pada bulan Juli 1971. Saat itu adalah tahun ketiga masa kepemimpinannya sebagai presiden (sebelumnya sebagai pejabat presiden) setelah resmi dilantik , pada tanggal 27 Maret 1968. Film ini memperlihatkan peringatan Proklamasi ke 26, tanggal 17 Agustus 1971 di Istana Merdeka Jakarta.

Link

http://id.wikipedia.org/wiki/Supersemar

era soekarno

Dekrit 5 Juli 1959 : Bung Karno Bubarkan Parlemen Tahun 2001 yang lalu, Presiden Abdurahman Wahid membuat pernyataan kontraversi. Sekalipun Antara sudah menariknya kembali berita tersebut, tapi pernyataan Gus Dur yang akan membubarkan DPR hasil Pemilu 1999 mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Bahkan telah ditentang oleh dua orang pembantu dekatnya: Menkeh/HAM Yusril Ihra Mahendra dan penasehat urusan hukum Presiden, Prof Harun Alrasid. Saat ini tidak ada alasan bagi Presiden mengeluarkan dekrit dan membubarkan DPR. Keduanya mengingatkan kalau hal tersebut dilakukan, bukan saja merupakan tindakan inkonstitusional, tapi juga bisa dituduh melakukan kudeta. Berlainan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ketika itu negara dinyatakan dalam keadaan bahaya (SOB). SOB mulai diberlakukan sejak 1956 dan baru dicabut kembali Mei 1963. Bung Karno dalam dekritnya kembali ke UUD 45 sekaligus telah membubarkan konstituante (MPR) hasil Pemilu 1955. Dengan alasan lembaga tertinggi negara ini telah menolak usulnya untuk memberlakukan kembali UUD 45. Anjurannya ini disampaikan 25 April 1959. Dekrit Presiden ini telah mendapat dukungan pihak militer. Yang sejak Oktober 1952 memang telah mendesaknya untuk memberlakukan kembali UUD 45. Pihak militer dibawah pimpinan KSAD Jenderal Nasution sendiri yang memimpin demo ke Istana ketika itu. Hanya 5 hari setelah dekrit 5 Juli 1959, Bung Karno telah membentuk kabinet kerja pertama. Ia kemudian membentuk DPA dengan Bung Karno sendiri sebagai ketua. Kemudian dibentuknya Front Nasional. Sekalipun Parlemen (DPR) hasil Pemilu 1955 pada 22 Juli telah menyatakan kesediannya untuk bekerja terus dibawah UUD 45, tapi 5 Maret 1960 Bung Karno membubarkannya. Dengan alasan DPR tidak mau mendukung Demokrasi Terpimpin, sementara RAPBN 1961 tidak mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat ini. Ia pun membentuk DPR-GR (Gotong Royong) pada 27 Maret 1960. Dengan istilah ‘meretul’ DPR, sasaran utamanya DPR-GR adalah membuat ‘wakil-wakil rakyat’ ini sekedar sebagai ‘pembantu’ Presiden. Kemudian mengakhiri eksistensi partai-partai politik yang oposional, serta mengikat semua parpol dalam Front Nasional. (Dr AH Nasution: ”Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 : Kenangan Masa Orla.”). Kalau Dekrit 5 Juli 1959 mendapat dukungan Menteri Keamanan Nasional/KSAD Jenderal Nasution, tidak demikian saat pembubaran DPR hasil Pemilu 1955. ”Saya tidak ikut dalam penggarapan DPR ini. Tapi mendadak saya terkejut ketika menerima rencana susunan DPR yang oleh Presiden dijadikan DPR-GR,” Nasution dalam bukunya itu. Presiden mengambil kebijaksanaan untuk menyerahkan retooling DPR itu dengan ketiga pimpinan partai Nasakom. Untuk itu diundang ke Istana Tampaksiring (Bali) Ali Sastroamidjojo (PNI), Idham Chalid (NU), DN Aidit (PKI), dan Nasution (ABRI). Akan tetapi, Pak Nas telah menugaskan Kolonel Wiluyo Puspojudho ke Tampaksiring. ”Padanya saya instruksikan untuk mengomandir Nasakom dengan Polkar (Politik Karya). Rupanya Bung Karno dan parpol-parpol merasa tidak enak dengan usul saya ini. Hingga dalam pidato-pidatonya Bung Karno menyerang gagasan Polkar untuk mengganti Nasakom,” demikian Pak Nas. Pertentangan antara Bung Karno dan Pak Nas ini berlangsung terus hingga pecahnya pemberontakan G30S/PKI. Pak Nas sendiri luput dari pembunuhan pada kudeta tersebut. Partai-partai Islam menjadi korban pertama pembubaran DPR. Kalau dalam DPR hasil pemilu 1955 perbandingan Nasionalis, Islam dan Komunis 65 - 115 - 52 anggota, maka dalam DPR-GR menjadi 44 - 33 - 30 anggota. Ditambah dengan wakil-wakil Golkar dari parpol-parpol yang bersangkutan, perbandingannya menjadi 94 - 67 - 81 anggota. Seperti pengangkatan anggota DPA, Bung Karno dalam membentuk DPR-GR tidak menyertakan partai-partai oposisi. Menurutnya, dalam demokrasi terpimpin tidak dikenal adanya oposisi, tapi gotong royong. Dalam situasi itu timbullah reaksi KH Bisri Samsuri dari NU — yang memegang teguh sikap non kompromis terhadap kebatilan, kezaliman dan kemusrikan–. Kiai sepuh dari NU ini menuding pembentukan DPR-GR itu melanggar hukum dan konstitusi. Karena itu beliau mengganggap masuknya kedalam DPR-GR adalah ‘munkar’. Tapi ia toleran terhadap mereka yang berpandangan bahwa masuknya NU ke DPR-GR berdasarkan ‘amar ma’ruf.’ KH Bisri sekali lagi menunjukkan sikap konsekwen ketika dalam SU MPR 1978, ia dan para pengikutnya dari NU yang tergabung dalam PPP melakukan WO ketika MPR akan mengesahkan ‘aliran kepercayaan.’ Reaksi menolak pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR telah datang dari tokoh-tokoh lain seperti ucapan Ketua DPR Sartono (PNI) dalam sidang terakhir DPR 17 Maret 1960. Ia menolak duduk dalam DPR-GR. Sulit baginya menjadi wakil rakyat yang diangkat. Tokoh PNI lainnya yang menolak adalah Mr Iskaq. Sedangkan yang menolak dari NU terdapat pula Yusuf Hasyim, KH Imron Rosyadi dan KH M Dachlan. Beberapa hari setelah pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, lahir Liga Demokrasi sebagai gerakan oposisi. Anggotanya terdiri dari tokoh Partai Katolik, IPKI, dan juga dari NU, PSII dan Parkindo. Pada 20 Maret 1960, Liga membuat pernyataan bahwa pembentukan DPR-GR bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang dijamin oleh UU. Nasution dalam bukunya mengatakan, memang atas prakarsanya sendiri ia terpaksa menentang kebijakan Presiden. ”Dengan ini memproseslah konflik terbuka antara beliau dengan saya.” Ketika membentuk DPR-GR, Bung Karno mengangkat para wakil ketuanya orang-orang kedua dalam pimpinan parpol. Mereka statusnya disamakan dengan menteri. Bung Karno juga menambah kekuasaannya (trias politika) dengan menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai menteri, dan MA menjadi lembaga yang berada dibawah kontrol politiknya. Perlawanan terhadap dibubarkannya DPR hasil Pemilu waktu itu memang cukup sengit. Pada 22 Juni 1960, Bung Tomo mengadakan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan tuduhan pembubaran DPR hasil Pemilu ‘55 sebagai pelanggaran terhadap UUD 45. Pada 17 Agustus 1960, dua partai yang menjadi kekuatan oposisi, Masyumi dan PSI dibubarkan. Tapi konflik politik hampir tidak pernah henti. Berakhir dengan tragis, terjadinya Gerakan 30 September 1965

NAPAK TILAS PERTEMPURAN AREK-AREK SUROBOYO

NAPAK TILAS
PERTEMPURAN AREK-AREK SUROBOYO

Peristiwa 10 Nopember 1945 di Kota Surabaya merupakan peristiwa besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaannya. Arek-arek Suroboyo yang terdiri dari berbagai suku, lapisan dan kedudukan secara gagah berani dan dengan semangat kepahlawanannya menentang setiap keinginan dari kaum penjajah yang akan kembali merampas kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan semboyan "Merdeka atau Mati", dengan gagah berani, arek-arek Suroboyo dengan senjata apa adanya menghadapi kekuatan penjajah yang menggunakan senjata modern. Dengan semangat rela berkorban demi nusa dan bangsa, jiwa dan raga mereka dipertaruhkan untuk tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Mengingat betapa tinggi nilai peristiwa bersejarah ini, tentunya sebagai wahana untuk mengenang kembali betapa besar jasa para pahlawan kita yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya, selain memperingatinya setiap tanggal 10 Nopember, juga dibangunnya Monumen Perjuangan TUGU PAHLAWAN, tidaklah berlebihan kalau tempat-tempat bersejarah dalam rangkaian peristiwa 10 Nopember tersebut dijadikan suatu paket wisata sejarah "NAPAK TILAS PERTEMPURAN AREK-AREK SUROBOYO". Sekitar Jembatan Merah (Gedung Internatio), sekitar Tugu Pahlawan (Markas Kentepai Jepang / Gedung Raad Van Justitie) dan Hotel Mandarin Majapahit ( Hotel Orange / Hoteru Yamato ).

Peristiwa Hotel Oranye - Surabaya - 19 Sept 1945 Pada hari RABU WAGE tanggal 19 September 1945 pada saat kelompok orang-orang Sekutu / Belanda yang tergabung dalam Mastiff Carbolic merupakan salah satu organisasi Anglo Dutch Country Saction (ADCS) yang bergerak di bidang spionase dengan kedok Petugas / Organisasi Palang Merah Internasional beroperasi di Surabaya dan mengunjungi Markas Besar Tentara Jepang yang berkedudukan di Surabaya. Maka pada saat yang sama ada beberapa orang Belanda yang tergabung dalam Komite Kontak Sosial mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) pada tiang bendera sebelah kanan (Utara) Gapura Hotel Yamato (Orange / Mojopahit sekarang). Sehingga dinilai oleh para pejuang dan Arek-arek Suroboyo tindakan orang-orang Belanda tersebut sangat congkak dan tidak simpatik karena merupakan lambang akan ditegakkannya kembali kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Bumi Surabaya. Kemudian Resimen SUDIRMAN dengan mengendarai Mobil Sedan Hitam mendatangi Hotel Orange dan memerintahkan dengan tegas kepada Komite Perwakilan Sekutu untuk segera menurunkan bendera Belanda tersebut. Tetapi justru perintah Residen Sudirman tidak diindahkan sama sekali oleh orang-orang Sekutu/Belanda yang berada di Hotel Orange, bahkan Residen Sudirman yangdalam kedudukannya sebagai Pejabat dan Wakil Pemerintah Indonesia malahan ditodong dengan pistol Revolver oleh seorang pemuda Belanda pada waktu itu. Sehingga memicu perkelahian massal yang tidak seimbang antara 20 orang sekutu/Belanda berhadapan dengan massa - rakyat / Pemuda Surabaya yang berasal dari Genteng, Embong Malang, Praban dan sekitarnya. Akhirnya beberapa orang pemuda berhasil mendekati dan memanjat dinding serta puncak Gapura Hotel, berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian birunya serta menaikkan kembali bendera Merah-Putih dengan ukuran yang tidak seimbang dengan diiringi pekikan "MERDEKA", "MERDEKA", "MERDEKA", yang disambut dengan gempita oleh massa Rakyat yang berkerumun di bawah tiang bendera dan berada di depan Hotel Orange. Tercatat dalam insiden penyobekan bendera Belanda di Hotel Orange tersebut telah gugur sebagai Kusuma Bangsa 4 (empat) orang Pemuda / Arek Suroboyo yaitu Sdr. SIDIK, Sdr. MULYADI, Sdr. HARIONO dan Sdr. MULYONO. Sedangkan dari pihak Warga Belanda Mr. Ploegman tewas terbunuh oleh amukan massa ditusuk senjata tajam. Insiden Bendera 19 September 1945 di Hotel YAMATO / Hotel ORANGE (sekarang Hotel Mandarin Oriental MAJAPAHIT) Surabaya. Rakyat Surabaya marah dengan adanya bendera merah putih biru berkibar di atas menara hotel. Dan terjadilah aksi perobekan bendera warna biru, hingga menjadi merah dan putih. (Sumber: Album Perang Kemerdekaan 1945-1950, Perpustakaan DHD 45 Propinsi Jatim)

Peristiwa "Incident Surabaya" Pada tanggal 30 Oktober 1945 diadakan pertemuan antara Presiden Sukarno, Wapres Moh. Hatta, Menpen Amir Syarifuddin, Gubernur Soerjo, residen Soedirman dengan Mayjen D.C. Hawthorn, pimpinan tentara Sekutu di Jakarta. Sebagai salah satu hasil pertemuan itu dibentuk suatu Kontak Komisi, yang diharapkan dapat memudahkan hubungan kedua belah pihak.Disetujui pula agar tembak-menembak oleh kedua belah pihak dihentikan. Suasana setelah penghentian tembak menembak yang disepakati para pemimpin Pemerintah Republik Indonesia dengan tentara Sekutu. Pada foto tampak Brigadir Jenderal Mallaby dan Dr. Soegiri sedang berkeliling kota memberitahukan adanya penghentian tembak menembak. (Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, Perpustakaan DHD 45 Propinsi Jatim) Namun dalam kenyataannya, tembak-menembak berlangsung terus. Akhirnya diputuskan para anggota kontak Komisi turun ke lapangan. antara lain yang dikunjungi daerah Jembatan Merah. Disitu terletak gedung Internatio, yang merupakan markas Pasukan Komandan Brigade ke-49 Inggris, yang bertugas di Surabaya. Di seberangnya, para pejuang Arek-arek Suroboyo berada di sekitar Jembatan Merah. Tembak-menembak sering terjadi antara kedua tempat itu. Pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendaraan beberapa mobil para anggota Kontak Komisi berusaha menuju gedung Internatio, yang dituntut oleh arek Suroboyo agar dikosongkan oleh tentara Sekutu yang menurut persetujuan harus ditarik mundur ke Tanjung Perak. Di antara para anggota Komisi itu terdapat Residen Soedirman, Doel Arnowo, T.D. Kundan, Brigjen Mallaby. Hari sudah mulai gelap ketika rombongan itu melalui tempat perhentian trem listrik, yang terletak beberapa belas meter sebelah utara Jembatan Merah ke arah gedung Internatio. Tewasnya Birg.Jendral Mallaby Di situlah mobil yang ditumpangi Brigjen Mallaby terdengar mengalami ledakan sekitar jam 20.30. Ia kemudian ditemukan tewas. Rongsokan mobil Mallaby Pertempuran Surabaya/Battle of Surabaya Tewasnya Brigjen Mallaby itulah yang menjadi salah satu alasan bagi penggantinya sebagai panglima tentara Sekutu di Jawa Timur, Mayjen E.C. Mansergh, untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 06.00 tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu ditolak oleh pihak Indonesia dan pada pukul 06.00 pagi tanggal 10 November 1945 tentara Inggris mulai menggempur kota Surabaya dari kapal perang, psawat udara, serta pasukannya yang bergerak dari Tanjung Perak menuju tengah kota. Para pejuang Indonesia mengambil siasat mengundurkan diri dari dalam kota Surabaya dan meneruskan perjuangan dari luar kota. Peristiwa 10 November 1945 Pidato Bung Tomo Bala bantuan pemuda-pemuda luar kota terus datang menggunakan alat transportasi kereta api. Mereka ikut berjuang mempertahankan Tanah Air tercinta dari serangan tentara Sekutu. Para pemuda di Surabaya bersiap-siap menuju medan pertempuran untuk mempertahankan Tanah Air tercinta dari tangan penjajah. Senjata rakyat berbicara. Meriam penangkis udara, senjata-senjata peninggalan Jepang atau hasil rampasan, senjata-senjata mesin, golok, bambu runcing digunakan untuk melawan Sekutu. Para Narapidana rumah penjara Kalisosok tidak mau ketinggalan terjun dalam perjuangan. Tampak mereka berbaris dengan memanggul takeyari (bambu runcing) di tengah Kota Surabaya. Laskar Rakyat juga turut serta melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu Pada 10 Nopember 1945 mulai pukul 06.00 WIB pertempuran besar-besaran dan dasyat berkobar di Surabaya. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada Sekutu. TKR, pemuda, buruh, dan semua lapisan masyarakat ikut berjuang. Hanya wanita, orang tua dan anak-anak yang tampak mengungsi.

Jembatan Merah Lokasi Tewasnya General Mallaby

Diaroma "Battle of Surabaya

Sekutu +plus Gurkha

Gedung Grahadi Gedung Negara dibangun pada tahun 1795, waktu itu penguasa tunggal (Gezaghebber) Belanda Dirk Van Hogendorp (1794-1798) beranggapan bahwa tempat kediaman resminya di kota bawah dekat Jembatan Merah kurang sesuai dengna kedudukannya. Ia memilih sebidang lahan di tepi Kalimas untuk membangun sebuah rumah taman yang lebih representatif. Tanah di jalan Pemuda yang dulu bernama Simpang, milik seorang Cina yang mula-mula segan menyerahkannya kepada Van Hogendorp. Namun menurut cerita ia akhirnya berhasil dipaksa secar halus dengan pernyataan bahwa tanah itu akan "disimpan" baginya. Menurut cerita, pemiliknya hanya diberi uang ganti rugi segobang (2.5 sen). Dari kata "disimpan" tadi lahirlah kata SIMPANG. Van Hogendorp membangun gedung itu dengna biaya 14.000 ringgit. Namun ia menikmati tempat kediaman itu hanya sekitar tiga tahun saja. Selama ia memangku jabatannya, banyak keluhan disampaikan kepada Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Batavia (Jakarta), antara lain ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Itulah sebabnya ketika diadakan resepsi tahun baru pada tanggal 1 Januari 1789, ia ditangkap dan dikirim ke Batavia. Gubernur Jenderal Inggris, Daendels, yang terkenal dengna sebutan Toean Besar Goentoer memperbaiki Gedung Grahadi itu. Ia ingin menjdaikan gedung itu sebagai suatu istana. Disamping itu, juga dibangun sebuah jembatan di atas Kalimas yang kini mengalir di belakang gedung tersebut. Pada mulanya gedung itu memang menghadap ke Kalimas, sehingga pada sore hari penghuninya sambil minum-minum teh dapat melihat perahu-perahu yang menelusuri kali tersebut. Perahu-perahu itu juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, mereka datang dan pergi dengna naik perahu menelusuri Kalimas. Dalam perkembangan berikutnya Gedung yang megah itu dipakai juga untuk tempat bersidang Raad Van Justitie (Pengadilan Tinggi), juga dipakai untuk pesta, resepsi dengna berdansa, dan lain-lain. Pada tahun 1802, gedung Grahadi yang semula menghadap ke Utara, diubah letaknya menjadi menghadap ke Selatan seperti sekarang ini. Di seberangnya ada taman yang bernama Kroesen (Taman Simpang), yang diambil dari nama Residen J.C. Th. Kroesen (1888-1896). Di belakang taman itu ada patung Jokodolok yang berasal dari kerajaan Majapahit yang sekarang juga masih berdiri kokoh. Diantara peninggalan dari zaman Belanda terdapat meja tulis yang kini dipakai oleh Gubernur Jawa Timur di ruang kerjanya. Gubernur Belanda yang terakhir mendiami gedung Grahadi ialah : CH. Hartevelt (1941-1942). Sejak Indonesia merdeka, Gubernur Jawa Timur pertama yang bertempat tinggal di Grahadi ialah R.T. Soerjo (1946-1948) yang patungnya kini nampak di seberang jalan Gedung tersebut. Sejak Gubernur Samadikoen (1945-1957) sampai sekarang gedung ini dijadikan gedung negara untuk menerima tamu, resepsi serta pertemuan-pertemuan lain, sedangkan Gubernur sendiri bertempat tinggal di kediaman lain di dalam kota Surabaya.

Balaikota Surabaya sebagai Resort Gemeonte (Haminte) secar resmi mulai berdiri pada tanggal 1 April 1906, sebelum-nya Surabaya merupakan bagian dari karesidenan Pemerintah Haminte dijalankan oleh Dewan Haminte yang diketuai oleh asisten residen sebagai Kepala Daerah. Tahun 1916 diangkat Walikota Surabaya pertama, A. Meyroos yang bertugas sampai 1921, setelah Walikota yang kedua oleh G.J. DIJKERMAN rencana membangun gedung Balai Kota diwujudkan. Gedung utama Balai Kota di Taman Surya, ketabang itu selesai dibangun pada tahun 1923 dan ditempati tahun1927. Arsiteknya ialah C. Citroen dan pelaksanaannya H.V. Hollandshe Beton Mij. biaya seluruhnya, termasuk perlengkapan lainnya menghabiskan 1000 gulden. Ukuran gedung utama : panjang 102 m dan lebar 19 m, konstruksinya terdiri dari tiang-tiang pancang beton bertulang yang ditanam, sedangkan dinding-dindingnya diisi dengan bata dan semen, atapnya trbuat dari rangka besi dan ditutup dengna sirap tetapi kemudian diganti dengan genteng. Setelah Republik Indonesia diproklamirkan, dilantik Radjamin Nasution sebagai Walikota Kota Besar Surabaya, berdasarkan Penpres 1959 No. 16 maka ditetapkan Walikota juga menjadi Kepala Daerah. Tahun 1965 Kotapraja Surabaya resmi menjadi Kotamadya.

Gedung Balai Pemuda GEDUNG BALAI PEMUDA, ini dahulu bernama SIMPANGSCHE SOCIETE IT yang dipakai klub oleh orang kulit putih untuk berdansa sedangkan bagi orang pribumi dilarang masuk. Pada bulan November 1945 Gedung ini dijadikan Markas Besar PRI (Pemuda Republik Indonesia) Pusat. Organisasi pemuda ini sering bertindak ekstrim, dan banyak orang Indonesia atau Belanda dituduh mata-mata diinterogasi oleh Bagian Penyelidik PRI di gedung ini.

Gedung Nasional Indonesia GEDUNG NASIONAL INDONESIA, sejak berdirinya pada zaman Belanda, menjadi Pusat Pergerakan Nasional, 25-27 Agustus 1945 di gedung ini dibentuk Komisi Nasional Indonesia dan BKR. pada tanggal 21 September 1945 gedung ini digunakan mempersiapkan rapat samodra bersejarah untuk menentang larangan Kenpetai. Disini terdapat makam Dr. Soetomo pendiri perkumpulan Budi Uomo bersama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas jasanya beliau dianunegrahi sebagai Pahlawan kemerdekaan Nasional Indonesia.

Gedung PTP XII GEDUNG PTP XXII, dahulu gedung ini adalah Gedung HVA (Handels Vereeniging Amsterdam) Comidiestraat. Tanggal 1 Oktober 1945 gedung ini dijadikan sebagai Markas Angkaan Darat Jepang di Jawa Timur di bawah pimpinan Jend. IWABE. Setelah gedung ini dikepung oleh pejuang-pejuang Indonesia Drg. Mustopo menggertak Jend. IWABE (Komandan Tentara Jepang) untuk menyerahkan kekuasaannya. Akhirnya dijadikan markas BKR Jawa Timur dibawah Drg. Mustopo yang merangkap sebagai "Menteri Pertahanan Adinterim" RI sampai tanggal 30 Oktober 1945.

Gedung Don Bosco GEDUNG DON BOSCO, dahulu adalah Gudang Senjata Jepang terbesar di Surabaya. Pada 1 Oktober 1945 gedung Arsenal di bawah pimpinan Mayor Harimoto ini diserbu dan direbut oleh rakyat Surabaya. Senjata itu dibagi-bagikan kepada rakyat dan sebagian oleh Bung Tomo dikirim ke Jakarta. Cara pengmbil alihan senjatadi Don Bosco kemudian dijadikan model dalam pengambil alihan obyek kekuasaan Jepang lainnya di seluruh Jawa Timur. Gedung Don Bosco kemudian dijadikan Markas Genie Pelajar (TGP) dibawah pimpinan Hasanuddin Pasopati.

Gedung PTP XII GEDUNG PERTAMINA, sejak tanggal 25 Oktober 1945 diduduki oleh pasukan Sekutu di bawah pimpinan Kolonel Pugh. Dari gedung inilah Kolonel Pugh menginstrusikan kepada pasukannya agar merampasi senjata pejuang Surabaya dan kendaraan yang ada di kota Surabaya. Akibat instruksi tersebut menimbulkan amarah pejuang Arek-arek Surabaya yang berakhir dengan tewasnya Brig. Jenderal Mallaby dalam kancah pertempuran di sekitar Jembatan Merah Surabaya.

Gedung Bang Dagang Negara GEDUNG BANK DAGANG NEGARA, ini dahulu adalah milik perusahaan dagang Belanda LINDETEVES. Sewaktu pemerintahan Jepang gedung yang terkenal dengan nama KIHATAMA BUTAI ini digunakan sebagai bengkel untuk memperbaiki, menyimpan senjata berat dan kendaraan perang antara lain tank. Gedung ini terkenal dengan nama gedung Glinding Tipis. Dalam pertempuran tahun 1945 gedung ini berhasil direbut pejuang-pejuang Indonesia sehingga pejuang-pejuang tersebut memiliki/memperoleh banyak senjata dan kendaraan untuk berperang.

Gedung Siola GEDUNG SIOLA, gedung ini dahulu bernama WHITE LAIDLAW. Dari atas gedung inilah dahulu para pejuang Surabaya menahan serangan Sekutu yang datang dari Utara. Akibat pertempuran sengit antara pejuang Indonesia dengna pasukan Sekutu, maka pada tanggal 10 November 1945 gedung telah terbakar habis, dibumi hanguskan oleh pejuang-pejuang Surabaya.

Gedung Santa Maria GEDUNG SANTA MARIA, gedung ini dahulu adalah Gedung Sekolah Menengah Tinggi dan gedung ini adalah tempat pembentukan BKR Pelajar dibawah pimpinan MAW ISMAN. Pada perkembangan selanjutnya BKR Pelajar menjadi TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Gedung ini disamping pernah dipakai sebagai Pusat Interniran RAPWI / orang kulit putih, juga pernah digunakan sebagai Markas Kompi - 71 dari Resimen -3 Artileri Medan (ARMED) dan Kompi Ambulance Lapangan Tentara Sekutu yang dipimpin Kolonel L.H.O. PUGH sepeninggal tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby.

Rumah Sakit DARMO RUMAH SAKIT DARMO, ini dahulu dipakai Jepang sebagai Kamp Interniran Anak-anak dan Wanita. Setelah pasukan Sekutu datang ke Surabaya, kamp ini diambil alih oleh Let. Kol. Rendall. Pada tanggal 27 Oktober 1945 gedung ini menjadi pusat pertahanan pasukan Brig. Jend. A.W.S. Mallaby dan di depan gedung inilah insiden pertama meletus antara pasukan A.W.S. Mallaby dengan pejuang Arek-arek Surabaya / Bangsa Indonesia.

Gedung PTP XII Dahulu benama St. Louis Coen Boulevard 7 Markas Polisi Istimewa di bawah pimpinan M. Yasin. pada tanggal 20 Agustus 1945, di markas Polisi Istimewa ini telah terjadi penurunan Bendera Jepang Hinomaru diganti dengan Bendera Indonesia yang Merah Putih. Setelah peristiwa tersebut diteruskan dengan pengambil alihan persenjataan oleh anggota Polisi Istimewa dari tangan Jepang.

Sumber :

http://www.suarasurabaya.net/v05/surabaya/index.php http://ahoy.tk-jk.net/Letters/ThosewhowentdownatBattleo.html http://www.petra.ac.id/eastjava/cities/sby/history/sejarah/wisata.htm http://www.kebudayaan-jatim.go.id/web/view_koleksi_sejarah_monumen_detail.php http://battleofsurabaya1945.blogspot.com/ http://forum.kafegaul.com/archive/index.php/t-158609.html http://www.eastjava.com/tourism/surabaya/red-bridge/index.html http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah08.shtml